AshefaNews, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menyayangkan rencana pemerintah untuk menghentikan program bantuan langsung tunai (BLT) ke pelaku UMKM serta lebih melakukan subsidi ke mobil listrik.
Menurut Amin, masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan subsidi, sehingga kebijakan tersebut malah akan memberatkan masyarakat. Apalagi, dia menilai masyarakat belum perlu soal mobil listrik. Karenanya dia meminta agar BLT tetap dilakukan, terutama untuk pelaku UMKM.
Anggota DPR RI dari Dapil Jatim IV itu merespon pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang akan menghentikan program bantuan langsung tunai (BLT UMKM) atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada tahun 2023.
“Info yang saya terima, tahun 2023 pemerintah menyediakan Rp 5 triliun untuk menyubsidi orang kaya lewat mobil listrik. Itu sangat miris di tengah kondisi kita yang baru pulih dari pandemi. Padahal harusnya dana sebesar itu digunakan untuk menyubsidi usaha mikro dan kecil ketimbang orang kaya,” katanya dalam keterangannya, Selasa (27/12/2022).
Politikus PKS ini menjelaskan jika BLT tidak dihapus dan difokuskan untuk UMKM, maka bisa membantu banyak UMKM yang pulih usai didera pandemi. Apalagi Amin yakin dengan pulih maka jumlah tenaga kerja yang diserap akan lebih banyak dan membantu mengurangi pengangguran di Indonesia.
“BLT itu kan bisa meringankan beban pelaku UMKM yang saat ini masih berjuang memulihkan usahanya. Jika sudah pulih, saya yakin akan menyerap banyak tenaga kerja dan itu bisa mengurangi tingkat pengangguran kita yang meningkat akibat pandemi,” kata Amin.
“Subsidi untuk pelaku UMKM lebih prioritas dibandingkan subsidi barang mewah. Harus dipastikan betul, bahwa sektor UMKM kita sudah pulih hingga ke kondisi sebelum pandemi,” pungkasnya.
(RM – TYO)
