SCROLL UNTUK MELANJUTKAN BACA

Perppu Ciptaker Tak Bisa Jadi Alasan Pemakzulan Jokowi

Bagikan:

AshefaNews, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak bisa jadi alasan untuk pemakzulan kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, Presiden itu memang memiliki kewenangan dalam menerbitkan Perppu. Dan penerbitan Perppu itu juga pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya.

“Penerbitan Perppu itu, saya rasa tak bisa jadi alasan untuk memakzulkan Presiden, karena memang ada aturannya presiden bisa terbitkan Perppu. Inget ya bukan cuma di zaman Pak Jokowi loh ada penerbitan Perppu. Presiden-presiden sebelumnya juga ada yurisprudensi mengeluarkan Perppu,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (5/1/2023).

Lebih lanjut, Dasco mengaku jika hingga saat ini DPR belum melakukan pembahasan kepada Perppu Ciptaker. Karenanya, DPR baru akan membahas isi Perppu Ciptaker saat Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.

“Sekarang kita masih reses, jadi belum dibahas. Tapi mungkin setelah masa sidang dibuka pada pekan depan, baru akan kita lihat substansi dari Perppu Ciptaker ini,” jelas politikus Gerindra ini.

Dalam pembahasan, lanjut Dasco, akan dilakukan oleh komisi-komisi terkait di DPR dengan mekanisme yang berlaku. “Kalau dari mekanismenya, nanti akan dibahas komisi terkait di DPR jadi sesuai dari tupoksi komisi tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait adanya penolakan serta unjuk rasa terhadap Perppu Ciptaker oleh sejumlah kelompok, Dasco tak mempermasalahkannya. Pasalnya hal ini merupakan bagian hak menyatakan pendapat masyarakat yang dijamin undang-undang.

“Saya rasa unjuk rasa penolakan itu enggak ada masalah, karena itu kan bentuk mengemukakan pendapat,” tukas Dasco.

Sebelumnya, Jumat (30/12), Presiden Joko Widodo telah menetapkan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, atas kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global.

Ia mengatakan pertimbangan penetapan dan penerbitan Perppu Ciptaker adalah kebutuhan mendesak karena pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.

(RM – Tyo)

Scroll to Top