SCROLL UNTUK MELANJUTKAN BACA

PAN Senayan Minta Kajian Mendalam Dilakukan Sebelum Perppu Cipta Kerja Diterima atau Ditolak DPR

Bagikan:

AshefaNews, Jakarta – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI merasa perlu ada kajian mendalam sebelum menerima atau menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai Perppu Ciptaker itu berisi banyak pasal sehingga dibutuhkan waktu lama untuk dipelajari sebelum disetujui.

“Setahu saya, setiap produk Perppu perlu persetujuan DPR, dan perlu kajian. Jadi masing-masing Fraksi akan membahas dan memberikan pandangan baru akhirnya menyatakan menerima atau menolak,” kata Saleh dalam keterangan, Rabu (4/1/2023).

Menurut anggota Komisi IX DPR ini, Perppu tersebut belum tuntas mempelajarinya secara mendalam. Pasalnya, ada dua hal yang perlu didalami yaitu apa yang menjadi ketentuan baru dan perbedaannya dengan UU Ciptaker yang sudah disahkan.

“Jadi perlu dibandingkan dengan yang lama. Jadi perlu disempurnakan, yang perlu dilengkapi dengan aturan turunan dan seterusnya,” jelas Saleh.

Lebih lanjut, Saleh meminta pemerintah menjelaskan kepada publik soal sifat kegentingan yang memaksa terbitnya Perppu Ciptaker. Saleh merasa perlu menjelaskan apakah betul bahwa resesi ekonomi global bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk menyebutkan adanya kegentingan yang memaksa.

“Pemerintah harus menjelaskan soal kegentingan terbitnya Perppu. DPR dan masyarakat adalah bagian yang ikut untuk menilai soal kegentingan tersebut,” katanya.

Lebih jauh, Saleh mengaku mendapat informasi bahwa Perppu Ciptaker dikeluarkan untuk menggugurkan Keputusan MK yang menyatakan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, atas kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global.

(GE – TYO)

Scroll to Top