AshefaNews, Jakarta – Seluruh pihak terutama para tokoh dan pemimpin agama Islam harus menghindari adanya politik praktis di masjid dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Tak hanya itu, keluarga pesantren juga harus melakukan hal yang serupa.
Demikian dikatakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam keterangannya, Kamis (23/2/2023).
“Intinya itu, sebisa mungkin yang namanya politik praktis di masjid-masjid atau pesantren harus dihindari. Ini agar tidak menimbulkan konflik internal,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, berdasar undang-undang, setiap masyarakat itu berhak untuk menentukan pilihan politiknya sendiri. Masyarakat berhak memilih calonnya sesuai kesadaran politik masing-masing tanpa harus diarahkan melalui pertemuan-pertemuan di masjid-masjid.
“Siapapun itu kan bebas memilih pilihannya sendiri, silahkan saja. Jangan diarahkan atau dipertentangkan di masjid. Ya ini semua agar kita tidak terjebak dalam pertengkaran sesama muslim lantaran perbedaan pilihan politik,” tegasnya.
Selain itu, Mahfud meminta para tokoh agama dan pimpinan pesantren menerapkan perasaan adem, nyaman dan tenang demi mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024 dari konflik yang berpotensi muncul di tengah masyarakat.
“Tahun depan itu kan mau pemilu. Jadi saya minta tolong masyarakat didinginkan, disadarkan agar semua santri dan umat itu menggunakan hak politiknya secara benar. Negara ini harus dijaga dan cara menjaganya adalah pemilu sebagai sebuah sarana menyampaikan aspirasi politik mesti dijaga dengan baik,” kata Mahfud.
Lebih lanjut, ia menyampaikan terdapat dua jenis politik, yakni politik inspiratif dan politik praktis. Politik inspiratif itu lebih kepada penyampaian gagasan-gagasan kepemimpinan dan pengorganisasian negara dengan baik. Sementara itu, Mahfud mengatakan politik praktis berarti mengarahkan seseorang untuk memilih figur tertentu sebagai pemimpin.
“Jadi kan kalau ketemu tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah itu sering saya sampaikan, politik itu ada dua. Pertama, inspiratif berupa gagasan-gagasan kepemimpinan dan pengorganisasian negara dengan baik. Lalu politik praktis yang hanya mengarah ke satu figur tertentu dan menganggap yang lain itu salah,” demikian Mahfud.
(GE – TYO)
