AshefaNews, Jakarta – Fraksi Golkar MPR RI meminta agar Presiden mendatang pengganti Joko Widodo (Jokowi) harus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Anggota MPR dari Fraksi Golkar, Muhammad Fauzi menegaskan jika IKN Nusantara itu merupakan sebuah program besar bersama milik bangsa Indonesia. Sehingga siapapun Presidennya harus melanjutkan pembangunan IKN ini.
“Program IKN ini harus dilanjutkan siapapun Presidennya. Karena Program IKN ini kan bukan atas nama pribadi seorang Presiden dan bukan programnya pak Jokowi saja. Ini merupakan program dan produk pemerintahan. Karena itu harus ditindaklanjuti dan dilanjutkan oleh siapapun nanti yang terpilih,” kata Fauzi kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/3/2023).
Anggota Komisi V DPR ini juga menilai perlu payung hukum yang kuat agar keberlangsungan pembangunan IKN tetap terlaksana. MPR, lanjut Fauzi, terus mengkaji perlunya Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) menjadi pedoman pembangunan IKN Nusantara.
Karenanya, Fauzi berharap setelah Pemilu 2024, PPHN sudah dapat dimuat dalam amandemen UUD 1945. Dia juga sependapat bahwa amandemen untuk memasukkan klausul PPHN dilakukan dalam suasana yang sejuk usai Pemilu.
“Memang perlu sekali PPHN untuk jadi pedoman pembangunan IKN. Tapi ini tidak bisa dilakukan saat ini, karena sudah memasuki tahun politik. Karena pada saat masuk di di ruang-ruang yang sangat krusial seperti sekarang menjelang pileg kemungkinan ini orang melihatnya lebih banyak dari sudut pandang politik, sehingga suasananya harus direndam dulu,” jelasnya.
“Mudah-mudahan sih setelah 2024 atau sesudah Pileg, kita sudah memiliki ya pikiran-pikiran atau pokok-pokok haluan negara yang kita harapkan itu sebagai sebuah pengganti GBHN,” demikian Fauzi.
(GE – TYO)
