AshefaNews, Jakarta – Pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari yang mengatakan ada kemungkinan pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup dengan memilih partai bukan calon legislatif (caleg) mendapat kritik keras dari banyak pihak.
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPN Partai Gelora, Fahri Hamzah menegaskan jika ada unsur kesengajaan dari partai tertentu yang mendorong Hasyim untuk melanggengkan kekuasaannya dengan tak ingin ada lagi tradisi berfikir demokratis di setiap Pemilu dan seperti masuk dalam era politik partai komunis.
“Saya sih menduga, kalau Ketua KPU itu (Hasyim Asyari) dapat dorongan partai politik untuk mengakhiri pencoblosan nama calon pejabat, khususnya wakil rakyat yang kita pilih,” kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).
“Itu artinya, kita seperti sudah masuk era politik partai komunis, yang ingin menguasai dan mengontrol seluruh pejabat publik, khususnya anggota legislatif,” tegasnya.
Menurut mantan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini, jika pencoblosan dilakukan dengan partai, maka ketergantungan pejabat publik kepada pengurus partai yang menentukan nomor urut dan keterpilihan akan sangat tinggi sekali.
“Ini sebenarnya tradisi komunis. Ini krisis besar yang akan dihadapi setiap negara dan partai politik, karena mereka tidak meneruskan tradisi dan tidak berpikir demokratis,” katanya.
Fahri juga menduga jika partai-partai yang melakukan ini adalah mereka yang haus kekuasaan. Bagi mereka hanya terpikirkan harus menang serta berkuasa tanpa peduli diperoleh secara demokratis atau tidak.
“Bagi mereka ini hanya ingin menang dan berkuasa, tanpa mau berfikir lagi caranya cara mendapatnya dengan demokrasi atau tidak, yang penting bisa berkuasa saja,” katanya.
“Saya kira ini harus jadi wake up call untuk kita. Bahwa sistem totaliter ingin diterapkan secara lebih permanen dalam negara kita. Ini sangat berbahaya sekali bagi demokrasi yang sudah kita bangun selama ini,” tukas politikus asal NTB ini.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkapkan jika pada Pemilu 2024 ada kemungkinan menggunakan sistem proporsional tertutup bukan proporsional terbuka seperti sebelumnya.
Sistem proporsional tertutup ini sendiri dilakukan dengan cara memilih partai bukan caleg di Pemilu. Hal ini sendiri sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi.
Indonesia sendiri sudah menerapkan sistem proporsional terbuka sejak Pemilu 2004 lalu. Dalam sistem proporsional terbuka, masyarakat itu memilih langsung calon anggota legislatif dengan mencoblosnya di surat suara. Sebelum Pemilu 2024, masyarakat hanya memilih partai politik.
(RM – TYO)
