AshefaNews, Jakarta – Kalangan dewan mendukung langkah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang ingin menyederhanakan aturan Permen BUMN.
Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun menilai penyederhanaan aturan tersebut akan memberikan dampak langsung kepada ratusan perusahaan BUMN yang tidak sehat.
“Rencana pak Erick ini saya lihat sangat baik. Saya yakin jika diterapkan bisa berdampak langsung ke perusahaan BUMN yang tak sehat,” kata Rudi Bangun dalam keterangannya, Sabtu (14/1/2023).
Politikus NasDem ini menuturkan, penerapan omnibus law versi BUMN ini akan menyederhanakan 45 aturan menjadi 3 klaster selain itu jumlah BUMN juga akan diperamping sekitar 142 menjadi 30-an.
“Nah jika bisa diperingkas pasti bakal berdampak pada pendapatan negara. Karena BUMN sehat yang selama ini beri sumbangsih pendapatan pada negara, ternyata tidak diputar untuk subsidi ke BUMN tak sehat,” ungkap Rudi Bangun.
“Coba bayangkan kalau ratusan BUMN yang tidak sehat itu tidak dirampingkan, berapa pendapatan Negara yang hilang karena harus mensubsidi BUMN yang tidak sehat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Komisi VI DPR, jelas Rudi Bangun, juga akan terus memberi perhatian lebih dengan kinerja perusahaan BUMN. Pasalnya, penyederhanaan itu harus bermuara pada kemajuan BUMN, kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
“Sementara kita sering dengar, banyak BUMN yang tidak sehat, disinyalir hanya dijadikan bancakan oleh jajaran direksi. Artinya apa? Beberapa BUMN yang berprestasi, berkinerja baik, tetapi ‘hasilnya’ hanya untuk menutupi BUMN yang tidak sehat,” sambung Legislator Dapil Sumut III ini.
Rudi pun mengungkapkan, keberadaan BUMN yang tidak sehat itu secara tak langsung merugikan negara dan rakyat Indonesia. Sebab, ketika mereka mengajukan suntikan dana lewat Penyertaan Modal Negara (PMN), perseroan pelat merah menggunakan pajak yang dikumpulkan dari rakyat.
“Harus ingat lah PMN itu darimana? Dari pajak, dari rakyat itu. Jadi kalau mereka yang rugi berarti rakyat juga rugi dong,” tukasnya.
(GE – TYO)
