AshefaNews, Jakarta – Para penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP harus bisa terus menjaga kepercayaan publik apalagi jelang Pemilu 2024 ini. Hal ini perlu dilakukan agar kemunculan mosi tidak percaya untuk komitmen penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa dihindari.
“KPU, Bawaslu, DKPP sebagai penjaga etik pemilu harus betul-betul terpercaya dan dipercaya. Karenanya, Pemilu 2024 ini jadi taruhan para komisioner untuk menunjukkan mereka betul-betul memiliki komitmen yang tinggi untuk menyukseskan pemilu yang tidak mudah di 2024,” ujar Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro dalam keterangannya, Selasa (3/1/2023).
Siti Zuhro menuturkan, peristiwa di penghujung tahun 2022 terkait adanya dugaan kecurangan verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu 2024 nyaris menimbulkan mosi tak percaya dari publik ke penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.
“Itu tidak boleh lagi muncul di 2023. Bagaimana kita membayangkan kalau penyelenggaranya tidak bisa dipercaya. Komisioner dan staf pendukung di KPU RI dan semua turunannya tidak dipercaya oleh publik dan partai politik,” ucapnya.
Karenanya, untuk menjaga kepercayaan tersebut, Siti meminta seluruh penyelenggara pemilu untuk menjaga ucapan dan tindakannya. “Jangan sampai ada lagi tindakan dan ucapan yang malah menimbulkan ketidakpercayaan publik,” jelas Siti.
Lebih jauh, Siti mengingatkan segenap bangsa Indonesia untuk ikut berperan mencegah dan tidak mudah mempercayai berita-berita bohong mengenai kepemiluan.
“Jangan ada lagi berita hoaks-hoaks itu. Bahaya nanti malahnya jadi perang hoaks. Kita tidak menjadi bangsa yang dewasa nantinya,” tutup Siti.
(RM – TYO)
