SCROLL UNTUK MELANJUTKAN BACA

Tak Berizin, Pemda DIY Minta Pedagang Minggat dari Jalan Perwakilan Yogyakarta

Bagikan:

AshefaNews, Yogyakarta – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) terus melakukan penataan di wilayah Kota Yogyakarta. Salah satu yang menjadi rencana penataan adalah di kawasan Jalan Perwakilan di sirip Jalan Malioboro.

Pedagang yang ada di kawasan tersebut akan ditertibkan lantaran tidak memiliki izin. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut bahwa aktivitas para pedagang tersebut ilegal. 

Tanah yang mereka tempati merupakan milik Keraton Yogyakarta, dan selama ini tidak ada kekancingan untuk penggunaan tanah ini. 

“Dia (pedagang) itu ilegal. Itu tanah Keraton, bangunan milik Keraton. Bukan milik Pemda, kuncinya itu di Keraton,” ucap Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (3/1/2023).

Raja Keraton Yogyakarta itu juga mempertanyakan siapa yang memberi izin untuk menjalankan aktivitas yang ada di ruko di kawasan Jalan Perwakilan itu. Sultan juga siap menerima jika ada yang ingin bertemu dari perwakilan pedagang.

“Katanya mau ketemu sama saya, tapi saya belum tahu sudah sampai belum suratnya. Kalau memang mau ketemu, saya tanya berani nggak ngeluarkan pernyataan duit itu kalau keluar nyewa ke siapa,” ungkap Sultan.

Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP) Adi Kusuma Putra Suryawan mengaku pihaknya sudah menerima surat untuk mengosongkan bangunan yang didominasi tempat makan tersebut. Surat tersebut diterima awal Januari 2023 ini. 

“Tanggal 3 (Januari) ini harus sudah kosong,” ungkapnya.

Meski begitu, berdasar pantauan di lapangan hingga siang hari aktivitas para pedagang di Jalan Perwakilan masih berjalan seperti biasa. Nampak warung-warung juga masih melayani pembeli.

(RM – JR)

Scroll to Top