SCROLL UNTUK MELANJUTKAN BACA

Komisi XI Dukung Jokowi Tantang Menteri Lakukan Reformasi Struktural

Bagikan:

AshefaNews, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menilai peringatan Presiden Jokowi kepada para menteri dan pimpinan lembaga untuk berani lakukan reformasi struktural dalam hal surat berharga negara (SBN) merupakan langkah yang tepat untuk menghadapai ancaman krisis global.

Kendati merasa Indonesia sendiri dirasa bisa lepas dari ancaman tersebut. Namun hal ini bisa terjadi jika dibarengi dengan keberanian Kementerian/Lembaga dalam mereformasi struktural. Pasalnya, jika SBN itu dikuasai asing akan sangat berbahaya untuk nilai tukar rupiah pada 2023 di tengah krisis global.

“Sejauh ini, kami (DPR) masih optimis jika pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 akan baik dan stabil meski di tengah ancaman ekonomi global,” ucap Fauzi Amro saat dihubungi, Kamis (22/12/2022).

“Karena itu, kita mendukung adanya reformasi struktural di kementerian dan lembaga, serta internal SDM sehingga terjadi efektifitas dan efisiensi dalam birokrasi,” sambung Legislator dapil Sumsel I ini.

Menurutnya, jika hal ini bisa terlaksana maka tidak ada lagi birokrasi panjang dalam menangani suatu kegiatan. Apalagi dengan adanya reformasi internal, maka efisiensi dari sisi anggaran untuk belanja rutin dan belanja barang bakal terjadi.

“Pak Jokowi kan sudah mengingatkan itu. Untuk adanya reformasi struktural, dalam rangka itu, untuk menekan anggaran,” jelasnya.

Lebih jauh, Fauzi juga memberikan beberapa catatan untuk menghadapi ancaman hambatan pertumbuhan ekonomi dan resesi 2023.

Pertama terkait optimisme atas pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah hingga tren inflasi. Kemudian mendorong agar pondasi ekonomi nasional terus dilakukan penguatan.

“Ini bisa lewat pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lokal yang berdaya saing tinggi. Terus penghematan anggaran dalam rangka memperkuat kerangka ekonomi,” jelasnya.

“Kemudian, bagaimana langkah kita dalam menghadapi ancaman resesi global yakni dengan adanya kebersamaan, persatuan dan solidaritas. Dengan kekompakan, bersama-sama, kita dapat mengantisipasi setiap problem-problem yang muncul,” tutup Fauzi.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti para menteri dan pimpinan lembaga agar berani melakukan reformasi struktural guna menangkal hal-hal yang membahayakan makro ekonomi Indonesia. Termasuk dalam hal ini menyangkut urusan Surat Berharga Negara (SBN).

Kepala negara mengingatkan jika porsi dalam SBN dikuasai asing karena hal ini bisa membuat nilai tukar bergejolak. Dia mencontohkan kondisi 2014-2015, ketika kepemilikan SBN mencapai 38,5%.

Saat itu, gejolak yang ditimbulkan cukup kuat ketika dunia mengalami taper tantrum. Indonesia sendiri menjadi negara yang masuk ke dalam kategori fragile five. Per akhir November, data menunjukkan kepemilikan asing hanya sebesar 14,8 persen.

(RM – TYO)

Scroll to Top