AshefaNews – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyampaikan 26 rekomendasi kebijakan dalam gelaran G20 di Bali.
Kebijakan tersebut dengan empat kategori, antara lain terkait dengan women empowerment dan gender equality, green economy dan SDG’s, digital transformation dan kebijakan berkaitan dengan global value chain.
“KemenKopUKM merekomendasikan penguatan ekosistem bisnis milik perempuan untuk meningkatkan keuntungan dan akses pasar yang lebih baik,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki lewat keterangannya, Senin (28/11/2022).
Teten mengatakan pihaknya berpartisipasi dan mengambil berbagai peran dalam perhelatan Presidensi G20 Indonesia. Di antaranya dengan mengkurasi 1200 produk UKM menjadi 23 produk UKM terpilih sebagai official merchandise G20.
Kemudian menyelenggarakan Side Event bertajuk “Future SMEs Village” yang berlokasi di Bali Collection dengan melibatkan 352 UMKM dan kolaborator. Dan dihadiri oleh 33.188 pengunjung dengan total transaksi mencapai Rp5,46 miliar.
Menteri Teten menyebut mayoritas pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan atau sebanyak 64,5 persen di antara seluruh pelaku usaha. Sehingga perlu dikonsolidasikan dalam wadah koperasi untuk dapat mengakses fasilitasi digitalisasi, akses terhadap bahan baku, permodalan dan pasar, dan pendidikan.
Terkait kebijakan Green Economy dan SDG’s, KemenKopUKM merekomendasikan implementasi usaha berbasis SDGs, khususnya isu lingkungan, memberdayakan pelaku bisnis di daerah sebagai pemain utama dalam circular economy. Kemudian mengembangkan riset dan inovasi produk ramah lingkungan, membangun kelompok antara swasta, pemerintah, investor, dan NGO untuk membuat standarisasi investasi lestari.
Rekomendasi ketiga, kebijakan terkait dengan Digital Transformation yakni implementasi program untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan bagi perempuan sehingga dapat meningkatkan level kesiapan investasi.
“Selain itu, perlu juga menerapkan digitalisasi bagi UMKM serta mendukung pemberdayaan startup lokal (pembelajaran dari India). Karena pemerintah dan swasta untuk investasi dalam peningkatan digital talent, menciptakan ekosistem digital yang kondusif termasuk infrastruktur, dan perangkat yang terjangkau,” kata Teten.
Menurutnya, petani perlu berkonsolidasi agar mampu memanfaatkan teknologi dari hulu hingga hilir. Koperasi memegang peran penting, sebagai entitas bisnis untuk memastikan teknologi mampu memberikan nilai tambah untuk para petani dan nelayan anggota koperasi.
Terakhir, kebijakan terkait dengan Global Value Chain, KemenKopUKM mendorong kerja sama antara UKM dan perusahaan besar, kemitraan UKM, dan memperluas kemitraan antar pelaku usaha dalam skala yang lebih besar.
Lalu rantai nilai global harus menjadi katalis untuk pekerjaan yang layak dan pengembangan tenaga kerja UKM. Mendukung UKM untuk masalah produksi dan logistik yang berkelanjutan.
(RM – SYD)
