AshefaNews – Indonesia Police Watch (IPW) meminta kepada institusi Polri untuk menempatkan diri secara independen di perhelatan Pemilu Serentak 2024 mendatang.
Hal itu menjadi salah satu rekomendasi yang dihasilkan melalui Rapat Kerja (Raker) IPW bertema ‘Memperkuat Peran dan Fungsi Indonesia Police Watch dalam Penegakan Hukum di Indonesia’ yang digelar di Graha Keadilan, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (25/2/2023).
“Di Pemilu 2024, IPW juga mendorong polisi untuk mengambil posisi yang independen, tidak berpihak,” ungkap Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, kepada wartawan usai Rapat Kerja.
Selain itu, Sugeng menyampaikan, ada juga sejumlah rekomendasi lainnya. Diantaranya adalah mendesak kepada Polri untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum yang menjadi mafia keadilan.
“Apa itu mafia keadilan? Kalau mafia peradilan kan proses yang ketika sudah naik ke persidangan. Mafia keadilan itu satu sinyalemen yang dilontarkan sebetulnya oleh beberapa pihak, bahwa polisi mengabdi kepada mafia,” ujarnya.
Sugeng mengatakan, oknum polisi tersebut menggunakan instrumen kekuasaan penegakan hukum yang ada padanya untuk tunduk pada kekuatan pemodal dan kekuatan kekuasaan, serta mengesampingkan hak-hak rakyat.
“Nah ini menjadi sorotan juga oleh IPW. Jadi rekomendasi-rekomendasi ini akan kami sampaikan kepada Kapolri untuk tentu bersama-sama kita menginginkan Polri yang dipercaya oleh masyarakat dan mewujudkan dirinya sebagai Tribrata,” katanya.
Dalam rapat kerja itu, hadir juga salah satu pendiri IPW, yakni Johnson Panjaitan. Dalam kesempatan ini, Johnson sangat mengapresiasi langkah IPW di bawah Sugeng.
Menurut Johnson, apa yang dilakukan oleh IPW sudah sangat tepat. “Agar peran IPW semakin kuat, semakin strategis. Dan juga menurut saya, sangat diperlukan, terutama soal cara kelincahan, respons gitu ya, dan juga reaksi dari IPW yang cukup radikal, cukup tegas begitu menghadapi penyalahgunaan-penyalahgunaan yang dilakukan oleh polisi,” ungkapnya.
Johnson menyampaikan, jika IPW tidak bergerak dan membantu meluruskan permasalahan yang ada di internal Polri, maka hal itu akan sangat berakibat buruk bagi masyarakat dan juga tentu terutama bagi Polri itu sendiri.
“Apa yang kita lakukan ini sebenarnya bagian dari persembahan kami kepada bangsa dan negara ini, juga terhadap institusi kepolisian,” ujarnya.
Sekadar informasi, dalam rapat kerja kali ini, IPW juga secara resmi membentuk sejumlah Divisi. Divisi tersebut yakni Divisi Penelitian dan Pengembangan, Divisi Pengaduan Masyarakat, Divisi Hubungan Antar Lembaga, Divisi Advokasi Hukum, Divisi Investigasi kemudian Divisi IT dan Komunikasi.
(DM)
