AshefaNews, Jakarta – Kalangan dewan mengapresiasi adanya peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui setoran dividen.
Diketahui, membaiknya kondisi BUMN ditandai dengan rekor baru tahun ini di mana BUMN menyetorkan dividen kepada negara sebesar Rp80,2 triliun. Dividen sepanjang 2022 tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah.
Kendati demikian, Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak meminta agar BUMN bisa juga terus meningkatkan program pemberdayaan dan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“BUMN dan UMKM itu dua pilar penting bagi perekonomian nasional kita. Jadi bagaimana caranya agar BUMN bisa terus menjadi sandaran bagi UMKM. Intinya saat BUMN tumbuh tinggi UMKM ikut tumbuh,” kata Amin dalam keterangannya, Rabu (3/5/2023).
Politikus PKS ini juga mengapresiasi kolaborasi dan komunikasi intens antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR sebagai mitra. Pasalnya, dalam menjalankan fungsi pengawasan selama ini, DPR memperoleh akses mudah untuk mengetahui perkembangan setiap BUMN melalui laporan rutin yang disampaikan baik Kementerian BUMN maupun BUMN itu sendiri.
“Jadi dengan begitu, DPR bisa ketahui dan pantau BUMN mana saja yang kondisi usahanya baik. Jadi di mana yang memerlukan pembenahan, dan bagaimana progres perbaikan yang dilakukan. Masukan dan usulan dari Komisi VI DPR juga penting dalam upaya perbaikan dan terobosan agar BUMN terus berbenah,” jelas Amin Ak.
Menurutnya, transformasi BUMN menuju entitas bisnis kelas dunia masih panjang dan memerlukan kerja keras. Karenanya, DPR mendorong agar BUMN tumbuh menjadi perusahaan kelas dunia dan berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun daya saing Indonesia di tingkat global.
“Kenaikan dividen ini patut diapresiasi, namun tidak boleh berpuas diri. Oleh karena itu pembenahan berkelanjutan harus dilakukan. Ke depan, dividen BUMN yang disetorkan ke negara harus terus meningkat, setidaknya bisa mencapai lima kali lipat dari nilai PMN yang diberikan oleh negara,” tegasnya.
Lebih jauh, Amin berharap BUMN bisa lebih berkontribusi bagi upaya memperkuat ketahanan pangan nasional yang saat ini mengalami guncangan stabilitas pasokan dan harga. BUMN perlu menjadi offtaker bagi komoditas pertanian untuk menjamin ketersediaan stok pangan nasional dan menyerap produk pertanian dari petani nasional.
“Stabilitas harga dan pasokan pangan serta bangkitnya UMKM terbukti bisa menggerakkan peningkatan daya beli masyarakat,” pungkasnya.
(FARABI-TYO)
