AshefaNews – Pemerintah Indonesia diminta untuk mengevaluasi sekaligus menyusun langkah-langkah strategis untuk menekan lagi angka kekerasan kolektif di Indonesia pada 2023.
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo saat menanggapi hasil riset lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) terkait jumlah kekerasan kolektif di Indonesia.
Dari hasil riset yang dilakukan, CSIS melaporkan bahwa jumlah kasus kekerasan kelompok di Indonesia sepanjang 2022 turun dibandingkan 2021.
Di sisi lain, jumlah korban akibat kekerasan kolektif pada 2022 justru meningkat sebesar 54,7 persen dari angka yang dicatatkan pada 2021.
“Jadikan data CSIS tersebut sebagai bahan untuk mengevaluasi dan menyusun langkah strategis agar bisa menekan jumlah kekerasan kolektif yang terjadi di Indonesia pada 2023 ini,” ujar Bambang, Selasa (21/2/2023).
Menurut Bambang, pemerintah juga dapat berkolaborasi dengan CSIS untuk memetakan dan mengklasifikasikan kasus kekerasan yang banyak terjadi di Tanah Air.
“Seperti main hakim sendiri ada 486 kejadian, kekerasan akibat isu kriminal 147 kejadian, dan yang disebabkan isu identitas 93 kejadian, disamping menentukan langkah yang akan ditetapkan agar kekerasan kolektif bisa terus diminimalisir,” pungkas Bambang.
(RM – WAH)
