AshefaNews – Pemerintah terus berupaya mengentaskan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Selatan. Terkait penanganan kemiskinan ekstrem ini, pemerintah daerah setempat membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial di setiap desa.
Tujuannya tidak lain untuk mendata angka pendapatan para penduduk. Termasuk, memperbarui data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan percepatan penyerahan bantuan sosial.
Dalam upaya penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah pusat, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta perangkat daerah agar dapat mendata warganya.
“Segera usulkan warganya, khususnya yang ada di dalam desil 1 data P3KE untuk diajukan kepada Kementerian Sosial (Kemensos), sehingga pemberian bantuan oleh Kemensos dapat dipercepat,” pinta Muhadjir dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (17/2/2023).
Muhadjir juga meminta perangkat daerah untuk menggencarkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya. Sehingga, kata dia, masyarakat dapat menambah pendapatannya.
Sementara itu, dari segi kesehatan, pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan. Melalui program Bantuan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) kepada masyarakat miskin ekstrem.
Mewakili Gubernur, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalimantan Selatan, Nurul Fajar Desira mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal pendataan masyarakat di wilayahnya.
Terutama yang belum mendapatkan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial lainnya.
“Kami akan terus mengawal pencatatan keluarga miskin yang belum mendapatkan bansos seperti PKH, PBI JK, dan sejenisnya, sehingga percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat terwujud,” kata Nurul.
Sebagai informasi, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem secara nasional tercatat sebesar 2,14 persen. Jumlah itu turun menjadi 2,04 persen pada Maret 2022, berdasarkan hasil yang dilaporkan Badan Pusat Statistik.
(RM – WAH)
