AshefaNews, Jakarta – Kalangan dewan menyoroti rencana pemerintah yang ingin mencabut subsidi untuk pengguna transportasi publik terutama pada tarif kereta listrik (krl).
Menurut anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak rencana pencabutan subsidi tersebut malah akan menjadi hal blunder dari pemerintah. Dimana selama ini pemerintah selalu menggaungkan wacana agar masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Rencana ini malah bisa jadi blunder saat masyarakat ingin hijrah menggunakan transportasi umum. Jika diterapkan, malah penggunaan kendaraan pribadi malah akan makin tinggi, ” kata Amin kepada wartawan, Rabu (11/1/2023).
“Dalih pencabutan subsidi dengan pemberlakuan tarif berdasarkan status sosial ekonomi malah menjadi kemunduran bagi upaya bangsa ini memperkuat pengelolaan transportasi publik,” sambungnya.
Politikus PKS ini menuturkan, jika penggunaan kendaraan pribadi masih tinggi maka misi Indonesia untuk menjadi negara zero emission atau nol emisi akan sulit direalisasikan. Apalagi dengan tingginya kendaraan pribadi maka akan menyebabkan kemacetan di wilayah perkotaan makin sulit terkendali.
“Dan itu dampaknya sangat merugikan buat masyarakat. Dimana biaya BBM akan semakin boros, waktu dan tenaga makin terbuang akibat macet serta akan semakin tinggi risiko kecelakaan laku lintas yang terjadi,” jelas Amin.
Legislator Dapil Jatim IV ini menilai pemberlakuan subsidi juga sebenarnya dilakukan dalam hal untuk mengurangi kemacetan dan polisi udara. Jika ingin animo untuk beralih ke transportasi itu tinggi, menurut Amin, mestinya pemerintah tidak memilah-milah siapapun penumpang umumnya.
“Belum lagi persoalan data siapa saja yang nantinya ditetapkan sebagai penerima subsidi. Apalagi selama ini dalam realisasinya, pemerintah selalu bermasalah dengan pemberian bansos atau subsidi yang nyatanya tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Karena itu, Amin meminta agar pengalihan subsidi untuk kendaraan listrik lebih diarahkan ke kendaraan umum perkotaan maupun jalan perintis. Pasalnya, hal inilah yang nyatanya akan membantu mobilitas masyarakat saat ini dibanding berfokus ke kendaraan listrik.
“Kalau memang masalah sesungguhnya itu soal keterbatasan anggaran, harusnya kan pemerintah tak perlu beri subsidi ke kendaraan listrik. Pemerintah itu lebih baik beri dana senilai Rp5 triliun tersebut untuk perbaikan dan pembenahan transportasi umum,” demikian Amin.
(GE – Tyo)
