AshefaNews, Jakarta – Kalangan dewan angkat bicara mengenai rencana Pemerintah yang akan menghentikan biaya perawatan, biaya untuk vaksinasi dan klaim biaya pengobatan pasien Covid-19 menuai kritik dari kalangan dewan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago menilai jika kebijakan ini mau dilakukan harus ada hal pertama yang perlu dilakukan yakni dengan membuat regulasi baru untuk perubahan pandemi menjadi endemi.
Selain itu, pemerintah juga wajib untuk terus menggenjot vaksinasi booster. Karena dalam kenyataannya booster berhasil untuk meminimalisir keganasan virus ini, namun masih berbahaya untuk masyarakat yang memiliki komorbid.
“Booster harus terus digenjot, sebagai antisipasi bagi masyarakat yang memiliki komorbid. Selain itu, disiplin penggunaan masker di ruang tertutup saat kondisi ramai juga tetap perlu dilakukan,” kata Irma dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/12/2022).
Lebih lanjut, politikus NasDem ini menegaskan jika, masyarakat juga diharapkan untuk menerima jika memang kebijakan ini dilakukan. Pasalnya, secara otomatis penderita Covid-19 mau tak mau harus membayar sendiri untuk pengobatannya.
“BPJS juga tidak akan menanggung biaya akibat pandemi lagi, karena memang dalam regulasi yang direncanakan itu semuanya jadi biaya mandiri,” ungkap Irma.
Sementara itu, terkait intensif tenaga kerja kesehatan yang akan dikurangi, menurut Irma harus dilakukan karena hal itu sesuai regulasinya dan harus menerima.
“Pengurangan insentif nakes ya juga harus diterima karena regulasinya seperti itu. Tapi sekali lagi kuncinya sebelum dilakukan ya vaksinasi booster harus digalakkan dan regulasi dibuat jelas,” tandas Legislator Dapil Sumsel II ini.
(GE – TYO)
