AshefaNews – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah secara konsisten mendorong akselerasi produksi udang untuk mencapai target 2 juta ton pada akhir tahun 2024 dengan peningkatan nilai ekspor sampai 250%.
Menurutnya, dengan peningkatan tersebut Indonesia diharapkan dapat masuk ke dalam top five eksportir perikanan dunia.
“Upaya ini sudah barang tentu bukan hal mudah tapi tidak berarti tidak mungkin. Pasar Udang dunia saat ini sekitar USD 25 miliar, namun kita baru bisa mencapai market share 10 % saja,” ujar Luhut lewat keterangannya, Rabu (26/10/2022).
Menko Luhut menyampaikan adanya tantangan persaingan dengan berbagai negara produsen Udang di dunia, seperti Ekuador, Thailand, Vietnam, India mengharuskan bertindak lebih cepat, antisipasi lebih sigap dengan mengembangkan integrasi hulu hilir industri Udang yang lebih efisien dan berdaya saing.
Kita perlu memperkuat kedua aspek penting Industrialisasi udang, yaitu hulunisasi dengan pengembangan kapasitas, kualitas dan produktivitas tambak. Dan hilirisasi dengan pengembangan produk olahan bernilai tambah, diversifikasi produk perikanan untuk bisa masuk ke pasar-pasar regional dan global secara kompetitif, penetrasi ke pasar-pasar baru yang potensial.
Hal tersebut juga mengingat kebutuhan pangan berbasis laut (blue food) saat ini semakin meningkat
“Kita harus melakukan perbaikan sistem produksi di hulu, kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur produksi, irigasi dan sistem logistik perikanan yang efisien, skema perkreditan yang mudah dan murah, tata kelola yang transparan dan akuntabel serta inovasi teknologi dan manajemen,” ucap Menko Luhut.
Selanjutnya untuk meningkatan gairah investasi Udang, Kantor Kemenko Marvest bersama Kantor Staf Presiden telah mengkoordinasikan semua Kementerian dan Lembaga terkait untuk bersama-sama menyelesaikan dan menyepakati pedoman penyederhanaan jumlah perizinan usaha dan mempermudah skema perizinan melalui OSS sebagai amanat UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020.
Diharapkan penyederhanaan izin yang dituangkan dalam buku pedoman yang telah disepakati ini, menjadi rujukan di lapangan bagi segenap pemangku kepentingan dari sisi pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum (APH), dunia usaha dan institusi pembangunan lainnya terkait usaha tambak Udang.
“Selain itu, untuk memperkuat sinergitas program dan peran lintas sektor, antar pelaku pembangunan maka telah ditetapkan pula Program Prioritas Revitalisasi Tambak, Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang untuk 3 tahun kedepan 2022-2024 dalam wujud Crash Program,” ucap Menko Luhut.
(RM – SYD)
