AshefaNews, Jakarta – Kalangan dewan merasa jika nilai ganti rumah tangga terdampak proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara itu tidak sebanding.
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, hal ini berdasarkan laporan warga sekitar yang mendapat ganti tidak sesuai. Dia pun meminta agar Otorita IKN ikut mengawal proses ganti rugi ini.
“Padahal, banyak pihak yang menyebut harga tanah di IKN sudah melejit, tapi harga yang diberi rendah. Jadi perlu untuk dievaluasi dan diawasi agar warga ini dapat ganti rugi yang sesuai,” kata Puteri kepada wartawan, Rabu (8/2/2023).
Politikus Golkar ini juga mendorong otorita IKN lebih mengoptimalkan skema pembiayaan alternatif agar mengejar pemenuhan kebutuhan anggaran pembangunan IKN. Hal tersebut dilakukan lantaran porsi pembiayaan dari APBN hanya 20 persen, dan 80 persen berasal dari investor.
“Ini kan artinya, investasi swasta, skema kerjasama pemerintah badan usaha, pendanaan kreatif dan pendanaan internasional jadi tumpuannya. Jadi otorita IKN wajib untuk kejar sumber pendanaan itu,” jelas Puteri.
Karenanya, Puteri meminta otorita IKN senantiasa tetap berpedoman pada rencana tata ruang penerbitan izin dalam pemanfaatan ruang di wilayah IKN.
“Perlu tetap ada pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar IKN. Hal ini agar tidak menimbulkan fenomena urban sprawl yang diakibatkan pembangunan tak terencana dan tak teratur,” tukasnya.
(RM – TYO)
