SCROLL UNTUK MELANJUTKAN BACA

Cegah Kemiskinan Baru, Pemerintah Minta Tulang Punggung Keluarga Tak di PHK

Bagikan:

AshefaNews – Pemerintah tengah membahas prospek ketenagakerjaan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penanganannya. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar PHK tidak terjadi pada tulang punggung keluarga. Sebab hal itu akan meningkatkan angka kemiskinan pada masyarakat Indonesia 

“Perlu disadari bersama bahwa PHK jangan dilihat hanya dari sudut pekerjanya saja. Jika PHK terjadi pada tulang punggung keluarga, maka berdampak pada keluarga dan tentunya akan berdampak pada kenaikan tingkat kemiskinan. Peran perlindungan sosial penting disini,” kata Muhadjir dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/12/2022). 

Pembahasan terkait perlindungan sosial bagi pekerja ia sampaikan saya berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah. 

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Jawa Tengah, tingkat pengangguran Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai 5,57 persen. Angka itu menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,96 persen.  

Namun demikian, Disnaker mencatat per November 2022 sebanyak 2.318 pekerja terkena PHK oleh 272 perusahaan. Oleh karenanya, Disnaker berupaya agar tenaga kerja yang ter-PHK dapat terserap oleh perusahaan lain. 

Diketahui, Pemprov Jawa Tengah juga menerima layanan aduan 1×24 jam untuk para pekerja yang terkena PHK.

Pada kunjungannya ke Semarang, Menko Muhadjir berkesempatan meninjau langsung proses produksi di PT Apac Inti Corpora. Dia melihat langsung dampak penurunan order terhadap penurunan aktivitas produksi di pabrik tersebut.

“Saya cek, sudah mulai terlihat penurunan produksi akibat penurunan permintaan ekspor. Kita saksikan dari 135 alat produksi ada 80 alat tidak dioperasikan. Tadinya bisa memproduksi 3,5 juta meter persegi per bulan sekarang tinggal 500 ribu meter persegi per bulan. Sudah dilakukan penyesuaian jam kerja dan bahkan PHK”, ungkap Muhadjir. 

Dengan kondisi seperti itu, Muhadjir menekankan sebisa mungkin agar perusahaan tidak melakukan PHK terhadap karyawannya. Kalaupun dapat diganti dengan alternatif lain, bisa dengan mengurangi jam kerja atau merumahkan karyawan sementara waktu.

“Jika harus terjadi PHK, maka perlu dilakukan sinkronisasi program jaminan sosial dan bantuan sosial untuk pekerja ter-PHK sehingga dapat mencegah peningkatan jumlah kemiskinan,” pungkas Muhadjir.

(RM – WAH) 

Scroll to Top