AshefaNews, Bantul – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul menyebut saat ini angka stunting di Bumi Projotamansari mencapai 14%. Berdasarkan data, Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri menduduki peringkat atas untuk kasus stunting di Bantul.
“Jadi untuk angka stunting di Bantul saat ini mencapai 14 persen. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan DIY yang mencapai 16 persen,” kata Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Bantul dr. Siti Marlina kepada AshefaNews, Kamis (9/2/2023).
Menurutnya, saat ini yang menjadi perhatian adalah angka stunting di Kalurahan Selopamioro yang terbilang tinggi. Bahkan, dari 75 Kalurahan di Bantul Selopamioro menduduki posisi puncak soal angka stunting.
“Rata-rata angka stunting di Bantul itu 14 persen, tapi di Kalurahan Selopamioro angka stuntingnya mencapai sekitar 21 persen dan itu jadi yang tertinggi di Bantul,” ujarnya.
Terkait penyebabnya, Siti mengungkapkan ada beberapa faktor. Di mana salah satunya adalah masalah asupan gizi anak-anak di Selopamioro.
“Selopamioro secara demografis penduduknya banyak, wilayahnya juga luas. Kalau penyebabnya apa ada banyak faktor seperti faktor ekonomi juga pengaruh, asupan gizi kurang protein hingga pola asuh juga berpengaruh,” ucapnya.
“Dan banyak dari balita stunting yang orangtuanya juga pendek. Karena kondisi genetik orang tua tidak bisa diabaikan juga,” lanjut Siti.
Oleh sebab itu, Dinkes saat ini tengah mendorong Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada balita-balita yang terindikasi stunting. Selain itu memberikan pendampingan, pemberian makanan tambahan dan pengadaan antropometri kit untuk penimbangan di posyandu.
“Kami juga mendorong desa mengoptimalkan dana desa untuk penanganan stunting, kerjasama lintas OPD, bekerjasama dengan organisasi profesi seperti IDI yang akan menjadikan Selopamioro sebagai Kalurahan yang akan diintervensi, baik pemantauan kesehatan ibu hamil hingga remaja,” katanya.
Sementara itu Wakil Bupati Bantul, Joko B. Purnomo meminta pemerintah Kalurahan Selopamioro untuk lebih serius dalam menurunkan angka stunting. Joko meminta setiap Pedukuhan mendapatkan Rp 50 juta dari dana desa untuk menurunkan stunting.
“Ya untuk anggaran di Kalurahan seperti dana desa, dana per padukuhan Rp 50 juta kan bisa dialokasikan untuk menurunkan angka stunting,” ucapnya.
“Karena anak stunting kalau sudah 2 tahun itu biasanya sulit untuk disembuhkan. Untuk itu harus dicegah dari dini mulai dari pemantauan pasangan yang akan menikah, saat hamil hingga melahirkan,” lanjut Joko.
(RM – JR)
