Aliansi Buruh Gelar Demo di DPR Hari Ini, Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Bagikan:

AshefaNews – Aliansi buruh menggelar aksi demonstrasi menolak Ombinus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan bahwa aksi demonstrasi tersebut semula akan dilaksanakan pada Selasa (14/3/2023).

Namun, pihaknya mempercepat demonstrasi tersebut karena beredar kabar bahwa DPR RI bakal menggelar rapat paripurna pengesahan beleid tersebut pada Senin hari ini.

“Kemungkinan besar Sidang Paripurna DPR RI untuk mengesahkan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang akan dimajukan tanggal 13 Maret 2023,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya kepada AshefaNews, Senin (13/3/2023).

Menurut Said, pihaknya tidak ingin kecolongan seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR pada 2020 lalu. Kala itu, para legislator diam-diam mempercepat jadwal sidang paripurna.

“Buruh tidak mau kecolongan untuk kedua kali. Berkaca seperti saat pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020 lalu, di mana DPR RI tiba-tiba memajukan Sidang Paripurna dari jadwal semula,” ungkap Said.

Adapun aksi demonstrasi ini akan diikuti oleh ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jabodetabek. Tuntutan utama yang dibawa massa aksi adalah penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.

“Di mana dampak buruk omnibus law Cipta Kerja sudah dirasakan oleh buruh. Seperti kenaikan upah minimum yang kecil, outsourcing di semua jenis pekerjaan, kontrak berkepanjangan, PHK mudah, hingga pesangon murah,” tutur Said Iqbal.

Selain persoalan mengenai Omnibus Law Cipta Kerja, massa aksi juga menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Di sisi lain, massa aksi juga mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Said menambahkan bahwa massa aksi juga mendesak audit forensik penerimaan pajak negara, dan pencopot Direktur Jenderal Pajak dari jabatannya.

“Di saat upah buruh murah akibat kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan para petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras, justru pejabat negara terkesan hidup berfoya-foya,” pungkasnya.

(FARABI-WAH).

Scroll to Top