Indonesia Berharap Pemerintahan Baru Australia Perkuat Kerjasama Ketenagakerjaan

Bagikan:

AshefaNews, Singapura – Indonesia akan memperkuat kerjasama di sektor ketenagkerjaan dengan Australia. Hal itu mencuat dalam pertemuan bilateral antara  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dengan Minister for Skills and Training of Australia, Hon Brendan O’Connor, di Singapura, Rabu (7/12/2022)

Seperti dikutip dalam laman kemnaker, Kamis (8/12/2022), pertemuan bilateral itu dilakukan  di sela-sela pelaksanaan The 17th Asia Pacific Regional Meeting (APRM) of The ILO di Singapura. Kedua menteri membahas sejumlah kerja sama bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Australia.

Dalam pertemuan tersebut, Menaker Ida mengatakan bahwa Indonesia dan Australia memiliki jalinan kerja sama dalam kerangka Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Dalam skema IA-CEPA itu, kerjasama bidang ketenaga kerjaan sudah ditindak lanjuti dengan  Nota Kesepahaman tentang Pelatihan Berbasis Tempat Kerja (MoU on Workplace based Training). Kemudian ada pula Nota Kesepahaman tentang Proyek Percontohan Pertukaran Pengembangan Keterampilan (MoU on Skills Development Exchange Pilot Project).

Tapi adanya wabah Covid 19 serta pergantian kepimimpinan di Australia, membuat perkembangan MoU itu sempat.  “Kami ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Pemerintah Australia, khususnya untuk memfasilitasi ketersediaan informasi mengenai Eligible Sponsor List agar dapat menindaklanjuti dan menerapkan MoU on Workplace Based Training,” kata Menaker.

Eligible Sponsor List  ini, jelasnya, menjadi hal penting bagi Indonesia untuk memudahkan pengawasan dan pelindungan para pemagang dari Indonesia di Australia. Menaker berharap Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese dapat memberikan dukungan berupa akses untuk mendapatkan informasi program Workplace Based Training (WBT).

Hal itu penting agar pemantauan, pengawasan, dan pelindungan bagi para pemagang Indonesia dapat lebih terjamin. “Kami juga berharap dapat mempererat kerja sama dengan Pemerintah Australia di bidang pengembangan keterampilan dan pelatihan di berbagai sektor untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi angkatan kerja Indonesia sebelum mereka masuk ke dunia kerja,” kata Menaker.

Perubahan pejabat pemerintahan Australia juga sempat berdampak pada pembahasan program penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada sektor pertanian. Pembahasannya  terpaksa dihentikan sebelum MoU ditanda tangani. “Padahal penyusunan MoU on Australia Agriculture Visa (AAV) itu sudah memasuki tahap akhir,” ungkap Menaker.

Menaker Ida Fauziyah berharap Pemerintah Australia dapat membuka kembali program ini untuk dapat menindaklanjuti MoU on AAV . “Atau membuka peluang dan program lain yang dapat membuka kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia, baik di sektor pertanian, perikanan, kehutanan maupun sektor lainnya,” tandasnya.

(RM – Gusto)

Scroll to Top