AshefaNews, Yogyakarta – Persentase kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Pemda DIY menilai angka tersebut dikarenakan pengukuran Badan Pusat Statistik (BPS) didasarkan pengeluaran bukan pendapatan warga.
Lebih lanjut, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, R. Kadarmanta Baskara Aji mengungkapkan bahwa warga DIY lebih senang menabung dan berinvestasi. Sehingga angka kemiskinan dari BPS tidak seutuhnya bisa menggambarkan kondisi kemiskinan di DIY.
Diketahui persentase kemiskinan di DIY pada September 2022 sebesar 11,49 persen. Angka tersebut menunjukkan yang tertinggi di Pulau Jawa. Angka tersebut didasarkan pada konsumsi atau pengeluaran masyarakat per kapita per bulan.
“Kita tidak bisa melihat kondisi kemiskinan DIY hanya dari satu sisi itu saja. Kacamata BPS hanya pengeluaran saja. Sementara masyarakat itu lebih suka menabung dan investasi,” ujar Aji, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (24/1/2023).
Dicontohkan Aji saat Pemda DIY memberikan program bantuan uang sebesar Rp1 juta kepada masyarakat, yang diharapkan uang tersebut dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Namun, mereka lebih memilih untuk membelikan untuk investasi.
“Warga memilih untuk membeli kambing, yang itu tidak dihitung dalam indikator BPS untuk kemiskinan. Gak dibelanjakan yang permakanan atau non permakanan yang dihitung BPS,” ungkap Aji.
Selain itu, Aji mengungkapkan bahwa banyak warga di DIY yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil pertanian mereka sendiri. Yang mana hal tersebut juga tidak dihitung dalam indikator kemiskinan BPS.
“Sebenarnya mereka dalam konsumsi hasil pertanian itu mengeluarkan biaya juga. Dari mereka pertanian itu, ada biaya produksinya, tapi kan gak dihitung oleh BPS. BPS juga tidak salah, karena bukan indikatornya, tapi akan lebih baik jika melihat multi dimensi,” ujarnya.
(RM – JR)
